Setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presden periode 2014-2019 kebijakan yang akan segera diambil adalah memangkas subsidi BBM.
Masih terjadi pro dan kontra atas kebijakan ini. Namun, para ahli telah memberikan penjelasan bahwa pemotongan subsidi ini memang harus dilakukan agar bisa menghemat APBN yang jumlah cukup besar hanya untuk mensubsidi BBM yang 80 % lebih dinikmati oleh kalangan ekonomi atas.
Namun yang menjadi masalah baru adalah bahwa dengan kenaikan BBM maka biaya produksi, distribusi sejumlah kebutuhan ekonomi tentu akan mengalami peningkatan yang pada akhirnya juga akan mendorong naiknya harga barang komsumsi. Dimana ini dianggap akan memberatkan masyarakat berpendapatan rendah.
Maka dari itu hal yang perlu dilakukan pemerintah atas kebijakan pemotongan subsidi ini adalah melakukan pengawasan terhadap pasar terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat agar tidak mengalami kenaikan yang besar. Selain itu, harus segera mencarikan upaya dalam mendobrok kondisi perekonomian masyarakat 'bawah' agar bisa bertahan dalam kondisi ini. Pengalokasin APBN dari subsidi BBM tentu harus tepat guna. Bukan saja berupa pemberian dana tunai berupa BLT, tapi program yang bisa memberikan dampak berkepanjangan bagi kelompok masyarakat untuk bisa mandiri.
Terakhir dari semua ini adalah upaya pewujudan penggunaan energi alternatif harus segera didorong dan dikembangkan sehingga ketergantungan industri dan pabrik-pabrik tidak melulu pada BBM yang kini jumlahnya juga semakin berkurang dan harganya semakin tinggi. Bangsa kita harus segera berani mengambil langkah baru dalam upaya memakai Sumber Energi Alternatif yang terbarukan. (FMPE)
Masih terjadi pro dan kontra atas kebijakan ini. Namun, para ahli telah memberikan penjelasan bahwa pemotongan subsidi ini memang harus dilakukan agar bisa menghemat APBN yang jumlah cukup besar hanya untuk mensubsidi BBM yang 80 % lebih dinikmati oleh kalangan ekonomi atas.
Namun yang menjadi masalah baru adalah bahwa dengan kenaikan BBM maka biaya produksi, distribusi sejumlah kebutuhan ekonomi tentu akan mengalami peningkatan yang pada akhirnya juga akan mendorong naiknya harga barang komsumsi. Dimana ini dianggap akan memberatkan masyarakat berpendapatan rendah.
Maka dari itu hal yang perlu dilakukan pemerintah atas kebijakan pemotongan subsidi ini adalah melakukan pengawasan terhadap pasar terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat agar tidak mengalami kenaikan yang besar. Selain itu, harus segera mencarikan upaya dalam mendobrok kondisi perekonomian masyarakat 'bawah' agar bisa bertahan dalam kondisi ini. Pengalokasin APBN dari subsidi BBM tentu harus tepat guna. Bukan saja berupa pemberian dana tunai berupa BLT, tapi program yang bisa memberikan dampak berkepanjangan bagi kelompok masyarakat untuk bisa mandiri.
Terakhir dari semua ini adalah upaya pewujudan penggunaan energi alternatif harus segera didorong dan dikembangkan sehingga ketergantungan industri dan pabrik-pabrik tidak melulu pada BBM yang kini jumlahnya juga semakin berkurang dan harganya semakin tinggi. Bangsa kita harus segera berani mengambil langkah baru dalam upaya memakai Sumber Energi Alternatif yang terbarukan. (FMPE)
No comments:
Post a Comment